Uang Pungli Diduga Ngalir ke Pimpinan

32
Kepala BPMPPT Terkejut Ada Praktik Ilegal, Segera Benahi Sistem Pelayanan Perizinan 

LEMAHWUNGKUK– Praktik pungutan liar (pungli) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Cirebon diduga kuat melibatkan unsur pimpinan di instansi itu. Disinyalir, ada setoran yang mengalir dari oknum pegawai di loket ke pimpinan BPMPPT.

pungutan liar
Ilustrasi pungutan liar. Image hukum.rmol.co

Seperti disampaikan sumber Rakcer di internal BPMPPT Kota Cirebon, kemarin. Pegawai itu menyampaikan, kantor BPMPPT dibikin gaduh atas pemberitaan adanya pungli di instansi tersebut.  Namun akhirnya, beberapa pegawai justru mengisyaratkan adanya aliran “uang panas” ke unsur pimpinan BPMPPT.

“Tadi (kemarin, red) beberapa pegawai dipanggil oleh ibu kepala (BPMPPT) karena berita itu. Dan saya dengar, uang itu (hasil pungli, red) juga mengalir ke atasan,” kata pegawai itu seraya mewanti-wanti identitasnya tak dikorankan.
Diakuinya, praktik pungli sebenarnya sudah terjadi cukup lama di BPMPPT.
Hanya saja, selama ini dibiarkan, seolah semua pelayanan berjalan prosedural. “Kalau sekadar upah jasa pengetikan sih sebenarnya sudah biasa, lumrah,” katanya.

Yang lebih mengejutkan lagi, dibeberkannya, selain praktik pungli dengan dalih upah jasa pengetikan, untuk proses pembuatan dokumen perizinan yang melibatkan perusahaan besar, biasanya menggunakan uang pelicin agar prosesnya dipercepat. “Nominalnya jauh lebih besar dari sekadar upah jasa pengetikan. Karena ini kan prosesnya by pass, bisa dipercepat,” kata dia.

Sementara itu, ditemui di ruang kerjanya, Kepala BPMPPT Kota Cirebon Ir Hj Yati Rohayati mengaku terkejut atas adanya pemberitaan tersebut.  Yati mengklaim tidak tahu ada praktik pungli yang diduga kuat dilakukan anak buahnya dalam setiap proses pembuatan dokumen perizinan.

“Kalau memang kejadiannya begitu adanya, ya kita akan perbaiki. Yang pasti, dari pimpinan sudah mengingatkan untuk tidak melakukan itu (pungli, red). Karena kita tidak pernah melegalkan praktik semacam itu,” ungkap Yati. Yati mengaku, mencuatnya dugaan praktik pungli di instansi yang dipimpinnya menjadi kritik pedas baginya.

Ditegaskan Yati, sudah menjadi keharusan untuk membersihkan BPMPPT dari praktik terlarang itu. “Ini tentunya menjadi masukan dan kritik untuk kami untuk pembenahan. Kita harus berani sampaikan kalau (proses pembuatan ataupun revisi dokumen perizinan) gratis ya memang gratis,” kata Yati.

Wanita yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UMKM) Kota Cirebon itu menyatakan, pihaknya akan memperbaiki sistem pelayanan.  Salah satunya untuk menekan kemungkinan tatap muka antara pemohon dan petugas BPMPPT. “Kita juga akan perbaiki sistemnya, agar praktik begitu (pungli, red) bisa hilang,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perizinan BPMPPT, Hj Haniyati MSi menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 7/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, proses pembuatan dokumen perizinan yang dikenakan retribusi hanya untuk izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Trayek.

“Dalam Perda Nomor 6/2014 tentang Izin Gangguan, untuk herregistrasi HO tidak dikenakan retribusi, tapi kalau pembuatan baru ya dikenakan retribusi,” jelasnya.
Besaran retribusi untuk pembuatan HO, dikatakan Haniyati, dihitung berdasarkan ketentuan.

“Kalau HO berdasarkan lokasi jalan, apakah di jalan kota, provinsi atau nasional, kemudian memperhatikan juga indeks gangguan,” terangnya. Diakui Haniyati, dalam sehari tak kurang dari 15 pemohon pembuatan maupun revisi dokumen perizinan yang datang ke kantornya. “Ya 15 orang per hari sih ada. Keperluannya juga beragam, ada yang membuat baru, ada yang revisi,” kata dia. (jri)

BAGIKAN