Uang Saku Kunker DPRD Bakal Naik

48
Volume Kunjungan Kerja dan Target Raperda akan Dikurangi

KEJAKSAN– Di tengah kelesuan ekonomi nasional dan daerah, uang saku perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) bagi anggota DPRD Kota Cirebon justru bakal naik di 2016 nanti. Kenaikannya direncanakan sangat signifikan, sekitar 40 persen lebih dari ketetapan tahun 2015. Seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI, ditemui di gedung dewan, belum lama ini.

kunjungan kerja
Ilustrasi kunjungan kerja. Image by riaulive.com

Imam mengakui, DPRD telah melakukan rapat terkait rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas. “Memang sudah dibicarakan di dewan,” ungkap Imam kepada Rakyat Cirebon. Anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) II Kesambi-Pekalipan itu mengaku, belum ada ketetapan besaran kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi dewan.

Hanya saja, kenaikannya diperkirakan mencapai lebih dari 40 persen. “Misalkan yang tadinya Rp700 ribu, menjadi Rp1,1 juta. Tapi itu belum pasti ya. Karena masih dikaji,” katanya. Sementara itu, Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Cirebon, Dra Ria Oktawati MM juga mengakui adanya rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi anggota dewan di 2016 nanti.

“Itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri,” ungkap Ria. Meski demikian, kata Ria, untuk menetapkan besaran kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi dewan juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.  Kalaupun mengalami kenaikan, sementara kondisi keuangan daerah terbatas, maka kenaikan itu akan disesuaikan.

“Tetap kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak bisa kita pastikan berapa kenaikannya,” kata dia. Untuk di APBD 2016 nanti, lanjut Ria, pihaknya diberikan oleh eksekutif pagu anggaran dengan besaran yang sudah ditentukan. Artinya, alokasi anggaran untuk perjalanan dinas bagi anggota dewan sudah ditentukan.  “Kalau pagu anggaran untuk APBD 2016 sih sudah ada dan masih menyesuaikan dengan besaran tahun 2015,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Ria, apabila terjadi kenaikan uang saku perjalanan dinas anggota dewan, maka konsekuensinya terjadi pengurangan volume kunjungan kerja atau perjalanan dinas. “Sekarang kita masih pakai standar tahun 2015. Kalau ada kenaikan, maka konsekuensinya penyesuaian di volume. Misalnya, anggaran perjalanan dinas di tahun 2016 untuk mencukupi proses 16 raperda, kemudian komisi berangkat berapa kali, maka akan dikurangi, misalnya hanya untuk 12 raperda,” jelasnya.

Ria mengatakan, proses penggodokan rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas anggota dewan saat ini masih dilakukan di eksekutif.  Adapun penyesuaian penambahan alokasi anggaran akan dilakukan di APBD perubahan 2016. “Pembahasannya di eksekutif. Nanti kalau sudah fiks, penyesuaian anggarannya di APBD perubahan 2016,” kata dia.

Dijelaskan Ria, untuk saat ini, anggota DPRD menggunakan standar uang saku perjalanan dinas mengacu pada PMK Nomor 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16/2014 tentang Standar Belanja Daerah, yakni dibagi ke empat cluster.

“Untuk cluster A itu masih di wilayah III Cirebon, uang sakunya sebesar Rp450.000 per hari, untuk cluster B itu wilayah Jawa Barat sebesar Rp750.000, cluster C dengan tujuan daerah di luar provinsi dalam pulau sebesar Rp500.000, dan cluster D yaitu ke daerah di luar pulau sebesar Rp800.000,” paparnya. (jri)

BAGIKAN