Uang Saku Kunker Naik, Dewan Senang

73
Edi Klaim Sejak 2004 Belum Naik, Pemkot Segera Tuntaskan Pembahasan

KEJAKSAN– DPRD Kota Cirebon menyambut baik rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) pada 2016 mendatang.  Pasalnya, para wakil rakyat mengklaim, sejak 11 tahun terakhir, belum pernah mereka mencicipi kenaikan uang saku.

edi suripto
Edi Suripto. doc. Rakyat Cirebon

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi, saat ditemui Rakyat Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD, kemarin. Menurut Edi, sejak 2004 silam, besaran uang saku perjalanan dinas tidak pernah mengalami kenaikan.

“Dari 2004 loh, baru sekarang mau penyesuaian (naik, red). Jadi wajar kalau nanti mau naik,” ungkap politisi yang untuk kali ketiga berturut-turut terpilih menjadi wakil rakyat sejak hasil Pileg 2004 itu.
Edi mengatakan, kenaikan uang saku atau anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak hanya terjadi di Kota Cirebon.

Pada 2016 mendatang, kata politisi PDIP ini, hampir semua daerah menerapkan kebijakan yang sama.  Bahkan, Edi mengklaim, DPR RI sudah jauh lebih dulu menerapkan kebijakan kenaikan uang saku kunker.

“Itu kan tidak hanya di Kota Cirebon tapi di beberapa daerah juga sama. Lagipula nilai uang SPPD kan bukan kita yang menentukan, melainkan menyesuaikan regulasi yang berlaku. Malah DPR RI sih sudah duluan naik,” kata ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon itu.

Terpisah, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Cirebon, Drs H Abdullah Syukur MSi mengakui, direncanakan kenaikan uang saku kunker dewan pada kisaran 20-40 persen.
Sampai sejauh ini, proses penggodokan masih dilakukan pihaknya dan tidak lama lagi draf kenaikan uang SPPD dirampungkan.

“Memang akan ada kenaikan untuk SPPD (untuk DPRD). Mungkin di kisaran 20-40 persen dari sebelumnya. Sampai saat ini masih dikaji, tapi 90 persen sudah selesai. Mudah-mudahan sesegera mungkin sudah fiks atau sebelum paripurna pengesahan APBD 2016,” katanya. Syukur mengatakan, bila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sangat dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian uang saku kunker.

“Dimungkinkan penyesuaian dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata dia. Menurutnya, kenaikan uang saku kunker merupakan bagian dari fasilitas yang disusun berdasarkan pola maksimal dan pertimbangan ketersediaan anggaran.

Perhitungan yang dilakukan memakai pola maksimal penganggaran dalam suatu kegiatan. “Yang kita anggarkan tidak boleh melebihi dari standar belanja. Kalau ini sih sifatnya fasilitas yang menggunakan pola maksimal dan ketersidaan anggaran. Artinya, kenaikan itu memang kebutuhan,” katanya.

Sebelumnya, Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Cirebon, Dra Ria Oktawati MM juga mengakui adanya rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi anggota dewan di 2016 nanti.  “Itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri,” ungkap Ria.

Meski demikian, kata Ria, untuk menetapkan besaran kenaikan uang saku perjalanan dinas bagi dewan juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.  Kalaupun mengalami kenaikan, sementara kondisi keuangan daerah terbatas, maka kenaikan itu akan disesuaikan.

“Tetap kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak bisa kita pastikan berapa kenaikannya,” kata dia. Dijelaskan Ria, untuk saat ini, anggota DPRD menggunakan standar uang saku perjalanan dinas mengacu pada PMK Nomor 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16/2014 tentang Standar Belanja Daerah, yakni dibagi ke empat cluster.

“Untuk cluster A itu masih di wilayah III Cirebon, uang sakunya sebesar Rp450.000 per hari, untuk cluster B itu wilayah Jawa Barat sebesar Rp750.000, cluster C dengan tujuan daerah di luar provinsi dalam pulau sebesar Rp500.000, dan cluster D yaitu ke daerah di luar pulau sebesar Rp800.000,” paparnya. (jri)

BAGIKAN