Usulan Enam Raperda Tanpa Hambatan

31
Salahsatu yang Disodorkan Aturan Dana Cadangan Pilkada

SUMBER– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon setuju atas usulan raperda inisiatif dari eksekutif. Dalam pembacaan pandangan tiap fraksi, kemarin, tidak ada satupun fraksi yang menolak ajuan tersebut.

rapat paripurna dewan cirebon
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Foto : Yoga Yudisthira/RakyatCirebon

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakcer, enam raperda inisiatif itu adalah raperda tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kabupaten Cirebon, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perubahan perda Nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah, perda tentang pembentukan organisasi teknis daerah, perda tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah dan perda tentang tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara umum, fraksi menerima usulan tersebut dan meminta kepada pimpinan untuk menindaklanjuti perda usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Fraksi PDIP Perjuangan yang diwakili Bejo Kasiyono berpendapat, ajuan raperda ini dapat diterima dengan alasan adanya beberapa hal positif yang bisa diambil.

Disebutkannya, pemisahan maupupn penggabungan oraganisasi perangkat daerah dapat memaksimalkan kinerja. “Seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selama ini juga bertugas untuk mendistribusikan bantuan yang seharusnya itu dilaksanakan oleh dinas teknis. Dengan perubahan kelembagaan, diharapkan akan mengefektifkan organisasi yang ada karena selama ini adanya tumpang tindih kewenangan,” ujarnya di hadapan sidang paripurna, Senin (14/9).

Begitu juga yang disamapaikan perwakilan Fraksi PKB, Rosid. Selama ini, kata Rosid banyak hambatan yang terjadi dalam pemerintahan sehingga dipandang perlu untuk mempertegas tugass masing-masing pihak. “Dapat mempercepat layanan birokrasi dan menghilangkan berbagai hambatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengatakan, pandangan fraksi adalah pandangan secara global DPRD. “Agenda rapat paripurna kali ini adalah menyampaikan pokok pikiran DPRD kaitannya dengan hantaran pemkab yang dibacakan oleh masing-masing fraksi,” ujarnya.

Dalam kesempatan kali ini juga, Mustofa menjelaskan, pandangan fraksi bukan dikatakan menyetujui. Hanya saja, dia mengungkapkan ajuan dari pemkab ini sudah tepat dengan kondisi yang terjadi saat ini di pemerintahan.
“Ini bukan masalah setuju atau tiudak setuju. Dari delapan fraksi yang membcakan, mereka menganggap subtansi diajukannya enam raperda ini sudah dianggap tepat,” tambahnya.

Untuk beberapa raperda, Mustofa menegaskan, dengan adanya raperda diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan.  Selain mengenai Satpol PP, Mustofa juga menegaskan, akan dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum perda ini dibuat.

“Akan dikaji sesuai SOTK apakah dengan adanya penggabungan maupun pembentukan badan baru membutuhkan penambahan eselon II atau seperti apa. Kalau untuk raperda Satpol PP, sebelum paripurna ini ada anggota Satpol PP yang mengadukan mengenai kejelasan status,” terangnya. (yog)

BAGIKAN