Walikota Canangkan Tertib Administrasi Kependudukan

6
KEJAKSAN– Pemerintah Kota Cirebon mencanangkan wilayah tertib administrasi kependudukan secara terintegrasi di seluruh tingkatan kantor pelayanan publik.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi kebijakan kependudukan yang digelar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (16/9).

rapat koordinasi
Walikota Azis memimpin rapat. Foto : Dicki Priyansa/Rakyat Cirebon

Pantuan Rakyat Cirebon, kegiatan yang dipimpin walikota  Cirebon Drs Nasrudin Azis SH juga dihadiri Kepala Disdukcapil Sanusi, serta lurah dan camat se-Kota Cirebon. “Tertib administrasi ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota,” kata Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis.

Dikatakan Azis, pencanangan ini merupakan langkah pemerintah menyiapkan diri dalam menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warganya.
Sebab, lanjut Azis, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah, bermula dari keakuratan data kependudukan.

“Sulit bagi kami menyusun kebijakan yang tepat sasaran bila data yang ada tidak akurat. Di situ pentingnya tertib administrasi dalam hal kependudukan,” katanya.
Dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, adanya perubahan peraturan daerah (perda) nomor 16/2015 menjadi nomor 4/2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirebon seiring adanya perubahan undang-undang dari nomor 23/2006 menjadi undang-undang nomor 24/2013 tentang administrasi kependudukan.

“Dalam perda nomor 16/2015 ada beberpa pasal yang berubah diantaranya soal pengurusan semua dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dimana sebelumnya ada retribusi,” terang Azis. Selain itu, lanjutnya, penertiban dokumen kependudukan dilaksankan di tempat domisili penduduk dimana sebelum berdasarkan dimana peristiwa terjadi. “Kemudian masa berlaku KTP adalah seumur hidup, dimana sebelumnnya berlaku 5 tahun,” katanya.

Selain itu, sambung Azis, penertiban kutipan akta kelahiran yang pengajuannya lebih dari satu tahun dari tanggal kelahiran tidak pelu penetapan pengadilan.
“Aturan sebelumnya, yang terlambat lebih dari satu tahun harus ada pentapan pengadilan,” jelasnya.

Pada bagian lain, walikota yang terkenal ramah ini meminta semua unsur terkait administrasi kependudukan untuk teliti dan hati-hati karena menyangkut data penduduk yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang pemerintah maupun pembangunan.

Ditegaskannya, akurasi data dan kepastian jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembangunan demokrasi, misalnya saat pilkada, kepesertaan BPJS, ataupun ketika pemerintah kota berencana membangun sekolah dasar berdasarkan pada jumlah penduduk usai sekolah.

“Bila sumber data yang digunakan tidak sesuai dijadikan dasar keputusan kebijakan, maka akan melahirkan sebuah kebijakan yang salah pula,” tuturnya.
Lebih lanjut, dikatakan Azis, pemkot terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelayanan administrasi kependudukan secara berjenjang dari RT dan RW. Hal itu dilakukan, kata Azis, agar masyarakat yang memerlukan pelayanan produk Disdukcapil, baik akta, KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya bisa berjalan lancar.

“Saya ingatkan juga kepada Disdukcapil sebagai jantung pelayanan bidang kependudukan untuk selalu aktif. Lakukanlah koordinasi antar dinas dan instasi, atau sesegera mungkin serta konsultasi ketingkat vertikal provinsi maupun kemendagri apabila terjadi kesulitan,” kata Azis.

Azis juga menjelaskan,  hambatan-hambatan yang diungkapkan cepat ditanggulangi dan ditangani sebik-baiknya antara Disdukcapil, kecamatan, keluharan dan lembaga terkait lainnya.  Jika masyrakat belum sadar dan mengerti maka, sambung Azis, hal ini menjadi tugas semua untuk menyadarkan dan memberikan pengertian.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi SSos mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan guna memberikan pelayanan masyarakat untuk tertib administrasi.Menurutnya, setelah mengalami gangguan pada server pusat, namun pada hari kemarin, selasa(15/9) Disdukcapil  kembali melayani pencetakan elektronik KTP (e-KTP), sedikitnya 1200 eKTP telah dicetak dalam waktu seminggu.

“Pelayanan  e-KTP telah kembali normal, yang sebelumnya mengalami gangguan pada server dipusat,” paparnya. Diungkapkan Sanisi, Disdukcapil menerima sedikitnya 5 ribu belangko, sedangkan sebanyak 4 ribu data telah menunggu dicetak di 5 kecamatan di Kota Cirebon. “Disdukcapil sendiri dalam sehari bisa mencetak hampir 200 buah e-KTP,” ucapnya. (dic/adv) 

BAGIKAN