Azis Mohon Dewan Permudah Proses E2

4
KEJAKSAN– Tak hanya mengeluh soal kinerja pejabat kepala SKPD, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH juga curhat soal proses pengisian wakil walikota  yang tak kunjung menemukan titik temu. Azis meminta agar DPRD turut mempermudah proses itu.

walikota cirebon azis
Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH. doc Rakyat Cirebon

“Kami mohon diberi kemudahan agar saya mendapat wakil walikota. Bantulah walikota agar memiliki wakil walikota dengan segera,” ungkap Azis saat rapat paripurna bersama DPRD, di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin.

Azis menyadari, dirinya bertanggungjawab atas segala kebijakan di Pemerintah Kota Cirebon. Ia mengaku tak bisa sendirian untuk melaksanakan segala tugas pemerintahan di eksekutif.

“Walikota bertanggung jawab segala sesuatunya. Saya sadar itu. Maka dari itu walikota butuh wakilnya,” kata pria yang pernah menjabat ketua DPRD Kota Cirebon itu kepada Rakyat Cirebon.Diakui Azis, sampai sejauh ini belum ada titik temu antara pihaknya dengan Partai Golkar dan PPP terkait usulan nama calon wawali.

Namun demikian, dengan ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, baik versi Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie, Azis intens membangun komunikasi.
“Saya komunikasi dengan Pak Agus Sihombing (Plt Ketua DPD Golkar versi Agung Laksono, red), begitupun dengan Pak Toto Sunanto (ketua DPD Golkar versi Aburizal Bakrie, red),” kata Azis.

Sementara itu, Wakil Bendahara DPD Partai Golkar, Ana Susanti SE mengaku, sampai sejauh ini pihaknya belum pernah bertemu dengan Agus Sihombing.
“Jangankan bertemu. Wajahnya Pak Agus Sihombing itu bagaimana juga saya belum tahu sama sekali,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Cirebon itu.

Diakui Ana, di kepengurusan DPD Partai Golkar yang dipimpin Toto Sunanto pun sampai sejauh ini belum ada rapat yang membahas proses pengisian wawali. “Rapat? Belum ada rapat itu (membahas wawali, red),” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi menyadari, bila tidak hati-hati, keputusan pemilihan E2 atau wakil walikota rawan gugatan.
Ditemui usai memimpin rapat di Griya Sawala gedung DPRD, Edi mengatakan, DPRD sebagai lembaga pemerintahan, bisa menjadi objek gugatan apabila terdapat kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya. Salahsatunya adalah pengisian wakil walikota (wawali).

“Kita DPRD ini kan lembaga pemerintahan. Apabila ada yang dianggap tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan itu bisa digugat,” ungkap Edi, Senin (5/10). Terlebih, bila Panitia Pemilihan (Panlih) wawali di DPRD tak melibatkan atau mengesampingkan usulan salahsatu partai pengusung, maka peluang pihaknya digugat akan terbuka lebar. “Kalau ada partai pengusung yang tidak dilibatkan, kita bisa digugat mereka,” kata dia. (jri)
     

BAGIKAN