Walikota Cirebon Semprot Kepala SKPD

51
Minta Pagu Anggaran Ditambah tapi Malas Hadiri Paripurna DPRD


KEJAKSAN– Keseriusan kerja dan kedisiplinan para pejabat terutama kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon mulai terlihat kedodoran.  Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH tak bisa menutupi kekesalan terhadap kinerja bawahannya.  Hal itu terlihat, kemarin (6/10), saat Azis menghadiri rapat paripurna di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon.

walikota cirebon azis
Walikota Cirebon Drs Nasrydin Azis SH

Di sela-sela penyampaian RAPBD 2016, Azis “menyemprot” kalangan pejabat eksekutif terutama kepala SKPD yang tak hadir dalam paripurna itu. Azis terlihat begitu kesal dengan anak buahnya yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergitas dengan legislatif.

Ketua DPC Partai Demokrat ini mengingatkan, agar para pejabat eksekutif memperhatikan juga kewajiban, tidak hanya selalu menuntut hak.  Ia menginstruksikan kepada kepala BK-Diklat untuk menyosialisasikan kepada para pejabat khususnya kepala SKPD agar mematuhi kewajiban, selain menuntut hak, sebagaimana UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kepada kepala BK-Diklat, para kepala SKPD itu untuk tidak hanya memperhatikan aturan ASN dari sisi yang menguntungkan bagi PNS saja. Saya meminta perhatikan juga kewajiban PNS-nya,” ungkap Azis kepada Rakyat Cirebon.

Bila kehadiran dalam paripurna menjadi aspek penilaian capaian kinerja, Azis akan berpikir untuk melakukan rotasi pejabat kepala SKPD.“Contoh hari ini (kemarin, red), kepala dinas yang hadir sangat sedikit. Apakah itu masuk dalam penilaian kinerja sesuai UU ASN? Kalau itu masuk, saya akan undur mutasi dan menyesuaikan UU ASN. Seberapa banyak (kepala SKPD) yang tidak hadir itu,” kata Azis.

Karena, diakui Azis, saat dirinya hendak melakukan rotasi pejabat terutama kepala SKPD atau pejabat eselon II, sementara pada pasal tertentu dalam UU ASN mengatur ketentuan pergantian pejabat, sehingga harus menyesuaikan regulasi tersebut.

“Saya kalau ingin merotasi pejabat, kemudian ada yang tidak boleh karena UU ASN, sekarang saya bertanya kepada kepala BK Diklat, yang tidak hadir dalam paripurna apakah masuk dalam pelanggaran dalam ASN atau tidak,” katanya.
Menurut Azis, seringanya kepala SKPD tidak menghadiri rapat paripurna di DPRD menjadi pekerjaan rumah baginya untuk terus berbenah.

Ia mengingatkan kepada semua kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, apabila tak bisa menghadiri rapat paripurna harus menyampaikan alasan kepada atasannya. “Ini PR untuk kita, agar ruangan DPRD yang sudah disediakan dipenuhi kepala SKPD untuk mengikuti paripurna atau rapat lainnya. Kalau ada yang tidak hadir, harus ada alasan yang jelas,” katanya.

Tak hanya itu, Azis juga mengusulkan kepada DPRD untuk menyediakan daftar hadir bagi kepala SKPD ketika rapat paripurna. Hal itu dilakukan sekaligus untuk dirinya mudah melakukan kontrol. “Saya minta kepada ketua dewan, harus ada absen (daftar hadir, red). Karena berkali-kali persidangan, yang hadir itu-itu saja,” kata dia.

Seusai rapat paripurna, kepada sejumlah wartawan, Azis melanjutkan kekesalannya atas banyaknya kepala SKPD yang tak hadir dalam rapat paripurna itu.“Eksekutif dan legislatif kan harus bersinergi. Jadi, pejabat eselon II, harus hadir semua,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menyayangkan, para pejabat kepala SKPD terlihat hanya sering menuntut hak, daripada menjalankan kewajibannya.Semisal, terkait usulan anggaran untuk dimasukkan ke dalam APBD, sejumlah SKPD menginginkan pagu anggaran yang besar, sementara saat proses penyampaian di DPRD, sebagian besar kepala SKPD tak hadir.
“Jangan ceg bae (silahkan saja, red) di TAPD toli pur (kemudian selesai, red). Pagu-nya ingin besar, tapi ketika prosesnya tidak datang. Tunjukkan niat baik lah. Bukan kemudian pegel setitik bae beli teka sungkan (capek sedikit saja tidak datang malas, red),” kata Azis dengan nada kesal.

Ia memberikan peringatan kepada para kepala SKPD untuk tidak main-main dalam menjalankan tugas. Meski di dalam UU ASN diatur bahwa untuk dapat mengganti pejabat eselon II, minimal pejabat tersebut harus sudah menjabat selama dua tahun, hal itu jangan dijadikan pembenaran untuk bermalas-malasan.

Sementara itu, Kepala BK-Diklat Kota Cirebon, Drs Anwar Sanusi menyatakan, kehadiran pejabat eselon II dalam rapat paripurna di DPRD juga menjadi salahsatu aspek penilaian kinerja. “Akan menjadi catatan dalam evaluasi kinerja. Karena ini kan salahsatu bagian dari loyalitas kepada kepala daerah,” katanya. (jri)

BAGIKAN